PSBB Total di Jakarta Dikhawatirkan Perlemah Ekonomi Ibu Kota
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan putuskan untuk kembali lagi menetapkan Limitasi Sosial Bertaraf Besar (PSBB) keseluruhan seperti pertama-tama diputuskan.
| Faedah Jangkrik Untuk Ayam Laga |
Pemerhati kebijaksanaan publik, Trubus Rahardiansyah, memandang, ketetapan kembali lagi mengaplikasikan limitasi sosial bertaraf besar (PSBB) di DKI Jakarta akan berefek besar pada hajat hidup banyak orang. Karena itu, dianya tidak setuju dengan cara itu.
"Menurut saya, belum pas kembali pada PSBB awal," tutur akademisi Kampus Trisakti ini waktu dikontak, Kamis (10/9/2020).
Trubus memandang pemberlakukan PSBB akan membuat bagian ekonomi menurun, dampaknya akan berkesempatan membuat penghentian hubungan kerja (PHK) dengan cara masif.
"Jika diaplikasikan benar, itu ada daya membeli ekonomi akan turun sebab pekerjaan ekonomi tutup semua. Jika ditutup, karyawan ingin makan apa? Kan, di-PHK. Jika PHK, aktor usaha pailit, warga ingin makan apa?" bertanya Trubus.
"Ada peluang memunculkan kemiskinan berlebihan sebab krisis, kan? Daya membeli warga anjlok, tidak dapat lagi," tambahnya.
Trubus memiliki pendapat, implikasi PSBB tidak akan efisien. Pertama, warga sudah terlatih jalankan kesibukan ekonomi ditengah-tengah epidemi coronavirus baru (Covid-19) untuk penuhi keperluan fundamen.
Ke-2, pemantauan serta pengusutan loyo. Dicontohkannya dengan implikasi PSBB peralihan semenjak 5 Juni sampai saat ini. "Jangankan pengusutan yang karakternya menjaga jarak, yang menangani tidak gunakan masker saja susah, walau ketentuannya telah ada," jelas Trubus.
Walau sebenarnya, katanya, sudah ada Perintah Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 untuk fundamen supaya pemantauan dilaksanakan.
Ketidakefektifan PSBB mendesak penyebaran Covid-19 juga didasari kebijaksanaan cuma dilaksanakan di Jakarta. Pangkalnya, 11 bagian masih diperbolehkan melakukan aktivitas serta pekerjanya datang dari "kota satelit".
"Ada 11 bagian yang masih tetap berjalan. Bermakna karyawan atau buruhnya darimanakah? Dari daerah penyangga," tuturnya.
Bila masih menetapkan PSBB, Pemprov Jakarta dipercaya akan kesusahan penuhi keperluan fundamen warga, khususnya kelas bawah serta terpengaruh. "Sebab anggarannya tidak ada," tegasnya.
"Saat ini, kan, Jakarta tidak punyai budget. APBD DKI hanya Rp87 triliun. Semasa enam bulan ini telah terpakai seputar 53%. Jadi, anggarannya darimanakah?" tanyanya.
Karena itu, Trubus merekomendasikan Pemprov Jakarta masih menetapkan PSBB peralihan. Tetapi, dibarengi pemantauan ketat serta sangsi tegas pada beberapa pelanggar prosedur kesehatan.
"Mereka yang menyalahi diberi sangsi. DKI punyai Peraturan gubernur Nomor 31 Tahun 2020 mengenai Sangsi Pelanggaran PSBB. Saat ini peraturan gubernur itu untuk apa jika tidak dikerjakan," pungkasnya.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali lagi mengaplikasikan Limitasi Sosial Bertaraf Besar (PSBB)sebagai cara rem genting berkaitan pengendalian epidemi virus Covid-19.
